Situasi global yang memanas mulai berdampak pada kebijakan dalam negeri. Pemerintah kini tengah mengkaji sejumlah langkah penghematan anggaran sebagai respons atas eskalasi konflik di Timur Tengah, terutama setelah serangan yang melibatkan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran.
Salah satu opsi yang mencuat adalah penerapan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN). Kebijakan ini dipertimbangkan sebagai cara untuk menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM), yang berpotensi meningkat seiring ketidakpastian harga energi dunia.
 |
| Penampakan jalan raya di Teheran dengan latar belakang asap membubung setelah serangan Israel-Amerika Serikat dalam lanjutan perang Iran pada Kamis (5/3/2026).(AFP/ATTA KENARE) |
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, mengungkapkan bahwa ide WFH bagi ASN merupakan langkah antisipatif menghadapi kemungkinan lonjakan harga energi. Ia menilai, pengurangan mobilitas harian pekerja dapat berkontribusi langsung pada penghematan BBM, terutama di kota besar seperti Jakarta yang dikenal dengan kemacetannya.
“Misalnya sedang dipelajari agar tidak terjadi kemacetan. Jakarta macet itu BBM yang terbuang, padahal BBM nanti akan (habis), perang kalau tidak segera berhenti akan naik harganya,” kata Muhaimin, usai acara pelepasan Mudik Gratis di Kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Minggu (15/3/2026).
Menurutnya, pembatasan aktivitas bekerja di kantor bisa menjadi solusi praktis untuk mengurangi konsumsi energi. “Nah, dengan cara apa? Dengan cara yang PNS WFH, membatasi yang bekerja,” ujar dia.
Meski demikian, Muhaimin menegaskan bahwa usulan tersebut masih bersifat pribadi dan belum menjadi keputusan resmi pemerintah. Ia menyebut, rencana ini masih dalam tahap kajian di kementerian terkait, termasuk Kementerian PAN-RB yang memiliki kewenangan terhadap kebijakan ASN.
“Tapi, ini hanya usulan saya. Usulan saya sebagai wujud pengurangan BBM,” kata dia.
“Ya itu usulan pribadi saya, di tingkat Kementerian PAN-RB sedang dipelajari,” tutur Muhaimin.
Selain mendorong opsi WFH, Muhaimin juga mengajak seluruh instansi, baik pemerintah maupun swasta, untuk mulai menerapkan efisiensi energi, khususnya dalam penggunaan listrik. Menurutnya, kebiasaan penggunaan listrik yang berlebihan di kantor turut memperbesar konsumsi energi nasional.
“Hemat listrik, ini termasuk di DPP ini jangan lupa ini. Kurangi lampu, kurangi AC, semua efisiensi agar penggunaan bahan bakar tidak berlebihan,” kata Imin.
Ia bahkan menyoroti penggunaan pendingin ruangan yang dinilai terlalu berlebihan di banyak kantor. Menurutnya, penggunaan AC yang tidak efisien secara tidak langsung berkontribusi terhadap konsumsi BBM, mengingat sebagian energi listrik masih bergantung pada bahan bakar impor.
“Jangan sok pakai AC di kantor-kantor, itu BBM semua yang itu impor semua,” ujar dia.
Lebih lanjut, Muhaimin mengingatkan bahwa konsumsi energi yang tinggi akan berdampak pada beban subsidi pemerintah. Jika tidak dikendalikan, kondisi ini berpotensi membuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) semakin terbebani.
“Subsidinya akan semakin membengkak, APBN kita juga akan membengkak,” kata Muhaimin.
Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto juga telah menyinggung pentingnya langkah penghematan dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta. Dalam arahannya, Prabowo meminta para menteri untuk membahas lebih lanjut berbagai opsi efisiensi yang dapat diterapkan dalam menghadapi dampak konflik global.
Ia bahkan mencontohkan langkah yang diambil oleh Pakistan, yang melakukan penghematan anggaran sebagai respons terhadap situasi global yang memanas. Menurutnya, langkah tersebut bisa menjadi referensi bagi Indonesia dalam menyusun kebijakan serupa.
Prabowo juga mengingatkan bahwa Indonesia pernah berhasil menghadapi krisis besar saat pandemi COVID-19. Pengalaman tersebut menjadi modal penting untuk menghadapi tantangan global saat ini.
“Jadi, ini saya minta dibicarakan nanti ya mungkin oleh Menko-Menko. Nanti berapa hari ini kita lihat. Kita pikirkan. Dulu kita atasi Covid-19, berhasil kita dan kita mampu,” tutur Prabowo.
Ia juga membuka kemungkinan penerapan kebijakan yang lebih luas, termasuk pengurangan aktivitas kerja di kantor hingga pengurangan hari kerja jika diperlukan.
“Umpamanya berapa ASN dan pejabat tidak usah ke kantor, mengurangi macet dan melaksanakan penghematan besar-besaran. Mengurangi hari kerja pun harus kita pertimbangkan dan langkah-langkah penghematan lainnya,” imbuh dia.
Namun, Prabowo menegaskan bahwa semua opsi tersebut masih dalam tahap kajian dan belum menjadi keputusan final. Ia meminta jajaran pemerintah untuk mempelajari secara mendalam berbagai skenario, termasuk langkah yang diambil negara lain dalam menghadapi krisis.
“Ini hanya contoh ya, ini contoh. Maksud saya ini ada berapa hari, saya kira kita bisa mengkaji masalah ini, ya kan. Saya kira kita juga harus mengupayakan bahwa kita melakukan penghematan,” kata Prabowo.
Dalam jangka panjang, langkah penghematan ini dinilai penting untuk menjaga stabilitas fiskal negara. Prabowo menekankan bahwa pengendalian defisit APBN harus menjadi prioritas, terutama di tengah potensi kenaikan harga minyak dunia akibat konflik.
“Saya percaya dua tiga tahun kita akan sangat kuat, tapi tetap kita harus hemat konsumsi. Dengan demikian kita berharap kita akan selalu menjaga bahwa kita defisit kita tidak tambah. Bahkan, cita-cita kita adalah kalau bisa kita tidak punya defisit,” ujar Prabowo.
Wacana penerapan WFH bagi ASN juga mendapat respons dari DPR. Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, menyatakan dukungannya terhadap langkah pemerintah dalam melakukan efisiensi anggaran.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa kebijakan tersebut tidak boleh mengganggu pelayanan publik. Menurutnya, efektivitas kerja harus tetap terjaga meskipun sistem kerja mengalami perubahan.
“Yang terpenting bagi kami adalah program WFA atau work from anywhere itu sama sekali tidak mengganggu pelayanan publik,” kata Rifqi.
Ia juga menekankan pentingnya indikator kinerja yang jelas di setiap kementerian dan lembaga jika kebijakan ini diterapkan. Hal ini penting agar perubahan sistem kerja tidak berdampak negatif pada pelayanan kepada masyarakat.
“Kita tidak boleh sama sekali mentolerir hadirnya konversi dari kegiatan konvensional ke WFH itu membuat kemudian pelayanan publik dan kegiatan-kegiatan berpemerintahan itu justru bisa mengganggu kehadiran negara terhadap masyarakatnya,” tutur dia.
Selama dua hal utama terpenuhi, yakni efisiensi anggaran dan pelayanan publik tetap optimal, DPR menyatakan dukungannya terhadap kebijakan tersebut.
“Terutama subsidi terhadap BBM dan hal-hal lain yang memungkinkan melemahnya nilai rupiah, itu bisa tetap terkendali dengan baik,” lanjut dia.
Di sisi lain, Rifqi juga mengingatkan agar kebijakan penghematan tidak mengurangi keberpihakan anggaran kepada masyarakat. Ia menegaskan bahwa subsidi, terutama bagi kelompok yang membutuhkan, harus tetap menjadi prioritas.
“Termasuk subsidi BBM kepada mereka yang membutuhkan harus tetap diberikan di tengah ketidakpastian dan atau kontraksi yang hadir saat ini,” ucap Rifqi.
Dengan berbagai pertimbangan tersebut, pemerintah kini masih terus mengkaji opsi-opsi terbaik untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional. WFH ASN menjadi salah satu langkah yang dipertimbangkan, meski implementasinya tetap harus memperhatikan keseimbangan antara efisiensi dan pelayanan publik.
Sumber: Kompas